|
BBM NAIK, TANGGUNG JAWAB BERSAMA |
|
|
|
|
Ditulis Oleh Web Admin
|
|
Rabu, 11 Juni 2008 |
“Kenaikan BBM untuk kedua kalinya di tahun ini adalah kebijakan pemerintah yang tidak populer”, ujar Prof. Dr. Hj. Ernie Tisnawati Sule. Hal ini menyadarkan kita bahwa kebijakan pemerintah tentang anggaran pendapatan dan belanja maupun fiskal harus lebih efektif dan efisien.
Hal itu ia sampaikan dalam Seminar Terbatas yang bertajuk “Kebijakan Alternatif: Antisipasi Kenaikan Harga BBM Pasca 2008”. Acara ini dilaksanakan di Ruang Multimedia (B1) FE Unpad, Jl. Dipati Ukur 35 Bandung pada Jum’at (30/05/08). Selain Prof. Hj. Ernie Tisnawati Sule, tampak para Guru Besar, dosen dan Mahasiswa FE Unpad hadir dalam acara ini. Seminar yang dipandu Popy Rufaidah, SE., MBA., Ph.D. ini mengetengahkan Prof. Dr. Rina Indiastuti, Dr. Kodrat Wibowo Ph. D. dan Dr. Arief Anshory Yusuf sebagai pembicara serta Dekan FE, Prof. Dr. Hj. Ernie Tisnawati Sule sebagai keynote speaker.
Seperti diketahui, harga minyak bumi dunia kini mencapai 134 Dolar per barel. Tidak ada yang bisa memprediksi harga minyak karena terbentuk murni dari hukum permintaan dan penawaran. Selain itu, faktor geo-politik yang tidak stabil di negara-negara timur tengah juga menjadi faktor pendukung.
Perbedaan harga dunia dan harga domestik Indonesia menyebabkan gap. Harga domestik minyak tanah saat ini Rp. 2.500,- dan premium Rp. 6.000,- sedangkan kedua jenis BBM tersebut di pasar dunia berkisar Rp. 9.450,-. Hal ini menjadi kekhawatiran semua pihak, terutama pemerintah yang harus menjaga kestabilan harga BBM.
Faktanya, untuk menekan perbedaan harga tersebut, pemerintah Indonesia mengambil sikap dengan menekan harga melalui subsidi. Kian lama harga minyak dunia kian naik dan tak terbendung sehingga menyebabkan distorsi (harga yang ditahan, sehingga berbeda dengan harga yang seharusnya). Namun kini pemerintah mengambil sikap mengurangi subsidi BBM, ungkap Dr. Arief Anshory Yusuf.
Di sisi lain, distorsi ini mengakibatkan ketidakpastian dalam perekonomian Indonesia. Ketidakpastian ini memperburuk dunia usaha (industri) di Indonesia, tutur Prof. Dr. Rina Indiastuti. Kenaikan harga BBM yang mengakibatkan inflasi di atas rata-rata merupakan shock bagi industri dan rakyat. Jika shock terlalu besar, akan sulit kembali pada kondisi sebelumnya (equilibrium).
Menelaah kembali main rationale yang mendasari kebijakan yang tidak populer ini sangat berguna untuk mempersiapkan kebijakan yang lebih baik dan diterima masyarakat di masa mendatang, tambah Dr. Kodrat Wibowo Ph. D. Efek kenaikan harga BBM baru-baru ini, tidak berbeda dengan efek kenaikan harga BBM terdahulu. Mengulangi kesalahan yang sama tiap kenaikan harga BBM, menunjukkan tidak adanya keinginan belajar dari pengalaman.
Masalah utama dari kebijakan menaikkan harga BBM oleh pemerintah karena naiknya harga minyak mentah internasional jauh di atas asumsi terburuk APBN. Kenaikan harga minyak dunia awalnya diperkirakan merupakan gejolak sesaat. Hal ini karena lemahnya perekonomian dunia yang dipicu oleh krisis subprime mortgage di Amerika Serikat.
Kenaikan harga BBM dunia dianggap berkah bagi negara pengekspor minyak mentah seperti Indonesia. Depkeu mensimulasikan bahwa setiap kenaikan harga mentah dunia sebesar 10 USD dari patokan awal 60 USD akan meningkatkan surplus APBN sebesar 500-600 milyar. Namun, pada April 2008, kenaikan ini tak terduga bertahan secara signifikan. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban belanja negara, terutama subsidi BBM dan TDL.
Beberapa upaya menetralisir kenaikan harga BBM yang dihasilkan dalam Seminar Terbatas ini adalah; Pemetaan segera komoditi-komoditi yang bersifat captive market secara akurat dan rinci, Kucuran dana bagi sektor riil dari perbankan, Regulasi yang mencegah Bank memarkir dananya di SBI, Pembinaan UKM, Efisiensi APBN dan APBD dan untuk menghindari PHK, perlu diberikan insentif bagi pelaku usaha berupa keringanan bea masuk bahan baku atau pajak penjualan.(antz) Sumber : http://www.unpad.ac.id/info_detail.aspx?id=538
|
